JAKARTA – Realisasi penerimaan Provinsi DKI Jakarta tercatat mencapai Rp646,94 triliun per 30 April 2023. Jumlah tersebut setara dengan 47,52 persen dari target yang ditetapkan.
Peningkatan ini didorong oleh berbagai faktor, di antaranya kenaikan aktivitas ekonomi yang bersamaan dengan Hari Raya Idulfitri, pertumbuhan sektor usaha dominan berupa pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, serta kenaikan tarif cukai hasil tembakau.
Sementara realisasi belanja DKI Jakarta mencapai Rp152,65 triliun atau 24,85 persen.
Selain itu, tingkat inflasi di DKI Jakarta mencapai 0,40 persen pada April 2023 secara bulanan (mtm) dan 3,6 persen secara tahunan (yoy). Perkembangan inflasi di DKI Jakarta disebut menunjukkan performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa kota di Pulau Jawa lainnya seperti Surabaya (5,64 persen) dan Bandung (4,17 persen)
“Kinerja ekonomi dan fiskal DKI Jakarta pada April 2023 ikut menumbuhkan optimisme bagi pemulihan ekonomi yang lebih kuat dengan tetap mewaspadai risiko perekonomian global.
Pendapatan negara mengalami pertumbuhan hampir di semua komponen. Selain itu, belanja negara terus dioptimalkan untuk mendukung peran nyata APBN bagi masyarakat,” jelas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta pada Konferensi Pers APBN KiTa Regional DKI Jakarta, Kamis (25/5/2023)
Perekonomian DKI Jakarta disebut menunjukkan pertumbuhan positif pada kuartal pertama 2023. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta mencapai 4,95 persen (yoy). Pertumbuhan didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat dan menurunnya harga komoditas energi.
Pemerintah juga disebut terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui melalui belanja APBN. Hal ini sejalan dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 1,05 poin atau menjadi sebesar 108,14 poin, serta meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 0,02 poin atau menjadi sebesar 106,36 poin pada April 2023. (*)
